Deklarasi pesan damai lewat 1000 spanduk. (foto WAG)

Mendekati pesta demokrasi rasanya seperti ingin menjauh atau menyepi dulu dari hiruk-pikuk dunia media sosial yang penuh akan carut-marut seperti jalanan pada siang hari, panas dan bising. Namun, banyak cara yang dapat mengademkan suasana-suasana semacam itu, salah satunya menyampaikan pesan damai melalui apa saja yang kita bisa. Tidak hanya itu, selain media sosial, sering terjadi tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat penyampaian pesan yang tidak sesuai dengan tempatnya. (bingung, kan/!). tempat itu adalah tempat ibadah, baik masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya yang digunakan untuk menyampaikan atau menjadi tempat kampanye. Hal itu dilarang keras.

Nah, agar hal seperti di atas tidak terjadi lagi, Forum Kerukunan Umat Beragama [FKUB] Jakarta Barat, beserta jajaran 3 Pilar, Polres Jakarta Barat, Dandim 0503, Walikota Jakarta Barat, Kajari, ketua Pengadilan, Kakankemenag, Ketua KPUD beserta komisioner Kota Jakbar, Ketua Bawaslu, Ketua FKUB Jakbar, beserta Tokoh Lintas Agama, Ketua MUI Jakbar, PGI ( Persekutuan Gereja Indonesia ), KAJ ( Keuskupan Agung jakarta ), Walubi ( Wali Umat Budha Indonesia), PHDI ( Parisada Hindu Darma Indonesia), dan MATAKIN ( Majelis tinggi agama Konghucu Indonesia) mengajak semua warga Jakarta Barat untuk tidak menodai proses demokrasi Indonesia, dengan cara-cara kampanye yang tidak sehat, atau memecah belah bangsa yang kerap dilakukan sekelompok oknum di berbagai kesempatan  di tempat ibadah.

Pesan atau deklarasi di atas disampaikan langsung di depan Masjid Raya Al Amanah, Jakarta Barat, Jumat (11/1/2019). Pada penyampain deklarasi tersebut, beberapa tokoh seperti Kombes Pol Hengki Hariyadi, Kaporles Jakarta Barat dan Dandim 0503 Letkol Kav. Andre Masengi, Wakil Wali Kota Adm. Jakarta Barat Muhammad Zen mengajak masyarakat Jakarta Barat khususnya untuk menciptakan pemilu damai dengan tidak menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye, penyebaran hoax, sara, dan radikalisme. Itu sudah jelas, loh diatur dalam salah satu undang-undang pemilu.

Melalui pesan yang ditulis pada 1000 spanduk yang kemudian akan dipasang di setiap tempat ibadah di Jakarta Barat didukung penuh oleh Kapolres dan Dandim 0503. “Mendukung penuh komitmen bersama FKUB dan tokoh lintas Agama Jakarta Barat untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi, karena dengan adanya Pemilu 2019 justru masyarakat harus saling menghormati perbedaan dan menyambut pesta demokrasi dengan suka cita,” kata Hengki.

Senada dengan Hengki, Oding Junaidi, Kepala Bawaslu Jakbar mengungkapkan rasa senangnya pada saat memberi sambuatan pada acara pemasangan 1000 spanduk dengan istilah program CAT (Cegah, Awasi, Tindak). Program itu merupakan tugas Bawaslu karena pemilu 2019 harus diselenggarakan dengan penung tanggung jawab dan sesuai aturan yang telah diberlakukan.

Pemasangan 1000 Spanduk di Berbagai Tempat Ibadah

Sebanyak 1000 spanduk akan dipasang di berbagai tempat ibadah yang terdapat di Jakarta Barat secara berkala. Di Jakarta Barat terdapat 860 Mesjid, 237 gereja, 1 Pura, 85 Vihara, totalnya ada 1183 tempat ibadah yang akan dipasang spanduk. Lewat spanduk tersebut diharapkan masyarakat paham bahwa tempat ibadah bukan tempat penyebaran kampanye, hoax, sara, dan radikalisme.

Pemasangan 1000 Spanduk di temapt ibadah.
Pemasangan 1000 Spanduk di temapt ibadah. (foto WAG)

Harapan di atas disampaikan oleh Kombes Pol Hengki Hariyadi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 1 huruf h, mengatur tentang “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.”

Acara siang hingga menjelang sore itu ditutup dengan pemasangan spanduk di beberapa tempat ibadah di sekitar lokasi acara.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here